Investasi Bodong Berkedok Koperasi Marak di NTB

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyoroti masih maraknya investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi di wilayahnya.

Peringatan itu ia sampaikan usai menghadiri pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB periode 2025–2030 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram.

Iqbal menegaskan fenomena ini menjadi isu besar yang harus segera dihadapi pengurus baru. “Masih banyak investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi,” ujarnya, seraya meminta rebranding koperasi dijadikan agenda utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Daftar isi

01

Dua Agenda Besar untuk Pengurus Baru

02

Kontribusi Rendah, Citra Belum Pulih

03

Program Pelatihan dan Dukungan Kelembagaan

04

Kehadiran Pemangku Kepentingan

Dua Agenda Besar untuk Pengurus Baru

Gubernur menitipkan dua tugas utama kepada pengurus Dekopinwil NTB yang baru dilantik. Pertama, membenahi tata kelola sumber daya manusia (SDM). Kedua, memperbaiki citra koperasi agar kembali dipercaya masyarakat.

Pelantikan yang berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 ini memiliki catatan penting: meskipun masa jabatan pengurus adalah 2025–2030, mereka baru dilantik pada 21 Juli 2026.

Artinya, waktu kerja efektif berkurang satu tahun. “Harus berlari karena sudah kehilangan satu tahun,” kata Iqbal.

Kontribusi Rendah, Citra Belum Pulih

Iqbal mengungkapkan koperasi selama ini dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional, namun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah, hanya sekitar 1,7 persen.

Kondisi ini dipengaruhi lemahnya tata kelola organisasi dan citra koperasi yang belum sepenuhnya pulih.

Penguatan tata kelola, tegas Iqbal, menjadi syarat utama agar koperasi benar-benar dipercaya masyarakat. Koperasi harus dikelola secara profesional dengan SDM yang kompeten.

Program Pelatihan dan Dukungan Kelembagaan

Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan program peningkatan kapasitas pengelola koperasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Program ini mencakup pelatihan gratis bagi manajer koperasi dengan kurikulum yang disusun secara khusus.

Sebagai langkah awal, Dekopinwil NTB menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga strategis, antara lain Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta mitra swasta dan perguruan tinggi.

Kehadiran Pemangku Kepentingan

Pelantikan pengurus Dekopinwil NTB turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Ketua Harian Dekopin Pusat Priskhianto, jajaran OJK, Perum Bulog NTB, Bank NTB Syariah, serta pelaku koperasi dari berbagai daerah di NTB.

Kehadiran lintas lembaga ini mencerminkan upaya kolektif memperkuat ekosistem koperasi.

Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran investasi mengatasnamakan koperasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar.

Memeriksa legalitas badan hukum, memahami profil risiko, dan memastikan koperasi terdaftar di instansi berwenang merupakan langkah awal sebelum menempatkan dana.